Gubernur Khofifah Dukung  ꦫꦭꦼꦂꦝ Raperda Pemajuan Kebudayaan Jatim (*)

11 January 2024 | 28 kali
Fitur By : Nanang Purwono

Omahaksara.id: Surabaya (11/1/24) – ꦒꦸꦧꦼꦂꦤꦸꦂꦗꦮꦠꦶꦩꦸꦂ Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemajuan kebudayaan Jawa Timur untuk dilanjutkan pembahasannya menjadi peraturan daerah.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat membacakan jawaban Eksekutif terhadap Raperda Pemajuan Kebudayaan Jawa Timur di Paripurna DPRD Jatim. Foto: humas DPRD Jatim/omahaksara.id

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak  di rapat ꦥꦫꦶꦥꦸꦂꦤ paripurna DPRD Jatim menjawab pendapat Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait Raperda pemajuan kebudayaan. Kamis (11/1/2024).

“Pemprov Jatim mendukung dan mengapresiasi raperda ꦥꦼꦩꦗꦸꦮꦤ꧀ꦏꦼꦧꦸꦣꦪꦄꦤ꧀ pemajuan kebudayaan tersebut. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh DPRD Jatim demi sempurnanya raperda tersebut,”katanya Emil Dardak.

Lebih lanjut Emil menjelaskan catatannnya, yaitu pertama berkaitan dengan dasar hukum dalam raperda pemajuan kebudayaan. Perlu ditambahkan terkait dengan ꦠꦠꦕꦫ tata cara pemantauan dan evaluasi pokok pikiran kebudayaan daerah yang merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2022.

Kedua, dalam undang – undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, rencana induk pemajuan kebudayaan disusun oleh pemerintah pusat diambil dari permasalahan dan direkomendasi PPKD provinsi di seluruh Indonesia, yang kemudian dijadikan ꦭꦤ꧀ꦝꦱꦤ꧀ landasan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan menengah nasional. Kemudian diturunkan dalam rencana jangka menengah daerah, sehingga jika pemerintah daerah ꦩꦼꦚꦸꦱꦸꦤ꧀ menyusun sendiri rencana strategis pemajuan kebudayaan daerah dipertimbangkan lagi alurnya, dan keselarasannya dengan proses kebijakan yang ada.

Ketiga, materi dalam Raperda tentang pemajuan kebudayaan ꦗꦮꦠꦶꦩꦸꦂ Jawa Timur perlu ditambahkan terkait tata cara pemantauan dan evaluasi pokok pikiran kebudayaan daerah. Hal ini penting dicantumkan karena merupakan tugas dari gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat kepada bupati/walikota, untuk mengukur ꦏꦶꦤꦼꦂꦗ kinerja program kebudayaan pada kabupaten/kota di Jatim.

Keempat, perlu juga ditambahkan materi terkait mekanisme pengusulan ꦮꦫꦶꦱꦤ꧀ꦧꦸꦣꦪ warisan budaya Takbenda berdasarkan peraturan presiden nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan convention for the Safeguarding of the intangible cultural heritage atau konvensi untuk perlindungan warisan budaya Takbenda.

Selain itu, terkait substansi materi raperda ini, secara legal drafting perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh dengan mempedomani peraturan perundang – undangan khususnya undang – undang nomor 12 tahun 2011 beserta perubahannya.

“Kami berharap, bahwa pembahasan terhadap raperda ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan semoga dilindungi, serta diberikan rahmat, kelancaran agar kita dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada ꦧꦁꦱꦣꦤ꧀ꦤꦼꦒꦫ bangsa dan negara khususnya rakyat Jawa Timur dengan sebaik – baiknya,”pungkas Emil Dardak yang juga ketua DPD Demokrat Jatim. (nanang PAR)

(*) Dinas Kominfo Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *