Omahaksara.id: Surabaya (6/1/24) – Surabaya pernah disebut sebagai negari besar atau sebuah negari. Penyebutan itu dapat dilihat pada ꦥꦿꦱꦱ꧀ꦠꦶ Prasasti Masjid Kemayoran yang berangka tahun 1773-1776 S (1849-1853 M). Manuskrip asal Surabaya, yang kini disimpan di Qatar National Library, juga menyebutkan itu, Negari Besar Surapringga (Balad Kabir Surapringga). Belum lagi koran dan buku buku kuno koleksi delpher.nl,  yang juga menuliskan ꦱꦸꦫꦥꦿꦶꦁꦒ Surapringga (=Surabaya).

Berstatus sebagai sebuah negeri yang besar, karena Surabaya kala itu tidak hanya sebatas lingkungan ꦄꦭꦸꦤ꧀ꦄꦭꦸꦤ꧀ Alun Alun (sekitar Tugu Pahlawan yang menjadi pusat pemerintahan). Surabaya (d/h. Surapringga) adalah pusat pemerintahan atas wilayah yang luas. Karenanya pasca runtuhnya Majapahit, Surabaya menjadi incaran Demak, ꦥꦗꦁ Pajang hingga akhirnya jatuh di tangan Mataram.

Surabaya kuat baik di bidang politik maupun agraris (ekonomi). Termasuk di bidang militer. Akibatnya Surabaya kokoh semenjak jatuhnya Majapahit dan baru dapat dikuasai ꦩꦠꦫꦩ꧀ Mataram pada pertengahan abad 17. 

Di bawah ꦩꦠꦫꦩ꧀ Mataram inilah, sistem administrasi Surabaya menjalankan sebagaimana sistem administrasi pusat (kerajaan) di bawah Mataram. Kraton menjadi simbol supremasi pemerintahan monarki di ꦩꦠꦫꦩ꧀ Mataram yang dipimpin oleh seorang raja.

Urusan Administrasi

Dalam mengurusi rumah tangga keraton, tugas negara diserahkan kepada seorang ꦮꦼꦣꦤꦊꦧꦼꦠ꧀‌ Wedana Lebet, yang terdiri dari Wedana Gedong Kiwa, Wedana Gedong Tengen, Wedana Keparak Kiwa, dan Wedana Keparak Tengen. {Wikipedia.org}

Para wedana tersebut dikepalai oleh Patih Lebet, dan setiap ꦮꦼꦣꦤ wedana dibantu oleh ꦏ꧀ꦭꦶꦮꦺꦴꦤ꧀ kliwon (asisten di bawah wedana), ꦏꦧꦪꦤ꧀ kabayan (asisten di bawah kliwon), dan 40 mantri jajar (salah satu sebutan untuk priyai di lingkungan keraton) {Widada dkk (2001). Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa). Yogyakarta: Kanisius, Wurianto, Arif Budi. (2001). Gung Binatara: Kekuasaan dan Moralitas Jawa. Jurnal Ilmiah Bestari.} 

Adapun untuk mengurusi pemerintahan di Nagaragung, Sultan menyerahkannya kepada Wedana Jawi, yang dikepalai oleh seorang Patih Jawi. Masing-masing wedana juga dibantu oleh ꦏ꧀ꦭꦶꦮꦺꦴꦤ꧀ kliwon, kabayan, dan 40 mantri jajar. Semua wedana tersebut bertempat di Kutagara, sedangkan daerahnya di Nagaragung diserahkan kepada demang atau kyai lurah.{Suwarno. P.J. (1989). Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang: Yogyakarta, Universitas Atmajaya.}

Untuk mengurusi wilayah di luar Kutagara dan Nagarigung (pusat pemerintahan), di Mancanegara Wétan maupun ꦩꦚ꧀ꦕꦤꦼꦒꦫꦏꦶꦭꦺꦤ꧀‌ Mancanegara Kilèn, sultan menempatkan para bupati yang dipimpin oleh Wedana Bupati baik di wilayah  maupun Pesisiran. 

Para bupati di wilayah Mancanegara berpangkat ꦠꦸꦩꦼꦁꦒꦸꦁ Tumenggung atau Raden Arya, sedangkan di wilayah Pesisiran dikenal dengan Syahbandar yang memiliki pangkat Tumenggung, Kyai Demang, atau Raden Ngabehi. Para bupati Mancanegara maupun ꦥꦼꦱꦶꦱꦶꦫꦤ꧀ Pesisiran berada dalam koordinasi dan bimbingan langsung dari Wedana Bupati. {Moedjanto. G (1978). {Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius}. 

Selain menempatkan bupati di wilaya hꦩꦚ꧀ꦕꦤꦼꦒꦫ Mancanegara dan Pesisiran, Sultan juga menempatkan bupati penting di wilayah pusat. Para bupati tersebut dijadikan staf ahli yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya.

Pangkat Tumenggung juga disandang oleh bupati Surapringga (=Surabaya). Sebagaimana tertulis pada Prasasti Masjid Kemayoran, bahwa tiga pejabat pemerintahan adalah Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, Residen Surabaya Daniel Francois Willem Pietermaat dan ꦧꦸꦥꦠꦶꦯꦸꦫꦨꦪ Bupati Surabaya Raden Tumenggung Kromodjoyodirono.

Raden Tumenggung Kramadjakadirono adalah jabatan resmi untuk Balad Kabir (wilayah besar) Surapringga, yang wilayahnya sebagaimana tersebut pada Manuscript Bureng, yang tersimpan di Qatar National Library (QNL), menuliskan nama Bureng dan Pakut Wit (Pakutan) sebagai bagian dari wilayah besar ꦱꦸꦫꦥꦿꦶꦁꦒ Surapringga.

Surapringga adalah bagian dari wilayah Brang Wetan dari Mataram. Sedangkan Surapringga sebagai Kabir Balad memiliki wilayah yang luas yang menjadikan Surapringga (=Surabaya) kuat secara agraris.

Kelak di kemudian hari wilayah luas Surapringga inilah, yang menjadi Karesidenan Surabaya, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Gresik. Wilayah luas (balad kabir) ꦤꦼꦒꦫꦶꦱꦸꦫꦥꦿꦶꦁꦒ Negari Surapringga, berpusat di Surapringga.

Wilayah di luar teritorial negari administrasi (pusat) Surapringga disebut Mancanegara. Dalam administrasi selanjutnya, tumbuh sebutan Jabakota untuk wilayah diluar administrasi modern Surabaya di era Kolonial.

Melacak keberadaan ꦯꦸꦫꦨꦪ Surabaya (d/h Surapringga), Surabaya dalam sebuah sistem administrasi klasik pernah menjadi sebuah negeri besar yang dihormati oleh pemerintahan kolonial. (nanang PAR)